Sabtu, 21 Desember 2013

PROSPEK MASA DEPAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MEDAN

PROSPEK MASA DEPAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MEDAN

Sungguh membanggakan, hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia selama kurun waktu 2001-2004, bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan yang signifikan (Laporan BI : 2005).

Peningkatan itu terutama terlihat dari segi volume usaha, ekspansi pembiayaan, aset dan pangsa pasar (market share). Survei tersebut menunjukkan bahwa bank syariah memiliki prospek yang baik dan telah diterima eksistensinya di tengah masyarakat. Di samping itu, yang tidak kalah menggembirakan adanya antusiasme perbankan konvensional untuk memasuki lembaga keuangan syariah. Fenomena ini, pada gilirannya akan mendorong industri keuangan syariah menjadi aspek penting dalam kehidupan nasional bahkan internasional.

Hanya yang perlu dipertanyakan adalah, apakah perbankan syariah telah menjadi bank alternatif, yang mampu melayani masyarakat secara profesional? Pertanyaan lain, apakah perbankan syariah telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh lapisan masyarakat, kuhususnya umat Islam? Jawaban dari kedua pertanyaan itu nampaknya belum. Mengapa? Karena di satu sisi, eksistensi perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya mapan (established). Hal ini mengingat masih relatif muda usianya ketimbang bank konvensional. Di sisi lain, masih seabregnya tantangan yang mesti dihadapi perbankan syariah di Indonesia.

Nampaknya peluang perbankan syariah ke depan akan semakin meningkat, ketika perbankan syariah mampu menghadapi dan memecahkan berbagai tantangan baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Peluang Perbankan Syariah

Perbankan syariah, sesungguhnya memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang. Gubernur BI, Burhanuddin Abdulah (2005) menegaskan, �prospek perbankan syariah di masa depan, diperkirakan akan semakin cerah.� Menarik untuk dicatat, Bank Indonesia telah merevisi proyeksi pertumbuhan aset dan jaringan kantor bank syariah. Pada tahun 2011 diperkirakan aset bank syariah mencapai Rp 171 triliun dengan share bank syariah sekitar 9,10 persen dari total bank di Indonesia (BI, 2005) dengan jumlah kantor cabang diperkirakan mencapai 817 buah. Untuk tahun 2005, menurut Ketua DSN, KH. Ma�ruf Amin (2005) akan ada tiga bank asing dan 14 BPD yang membuka layanan syariah.

Peluang yang besar dan terbuka lebar bagi perbankan syariah di Indonesia, merupakan sesuatu yang wajar. Setidaknya ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan pendapat ini. Pertama, mayoritas penduduk Islam. Kuantitas ini, merupakan pangsa pasar yang begitu potensial. Ketika umat Islam mau memanfaatkan maka bank syariah akan berkembang lebih pesat dan dahsyat. Akan tetapi, bukan berarti menafikan pelanggan non-muslim, bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi insan perbankan syariah untuk meraihnya. Beberapa perbankan syariah luar negeri, sudah banyak memiliki customer non-muslim. Kedua, fatwa bunga bank. Fatwa ini, dapat menjadi legitimasi bagi perbankan syariah dalam mensosialisasikan kiprahnya. Umat perlu disadarkan bahwa ada alternatif pilihan, bahkan solusi untuk menghindari bunga, berganti sistem bagi hasil (profit sharing) yang lebih berkeadilan. Walaupun tidak lantas terjebak dengan sentimen emosional keagamaan tapi tetap mengedepankan rasional profesional dengan tampilnya bank syariah yang sehat dan terpercaya. Ketiga, menggeliatnya kesadaran beragama. Hal ini ditandai dengan maraknya acara keagamaan seperti pengajian dan umroh para eksekutif dan selebritis, diskusi aktual keislaman di kampus atau masjid, termasuk kuliah subuh di radio dan televisi.

Bahkan ada majelis atau instansi mengadakan acara keagamaan secara rutin. Tentunya, semua ini memberi andil cukup besar dalam menggugah kesadaran beragama, termasuk untuk menerapkan perekonomian Islam. Keempat, menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Saat ini, hadir asuransi syariah (takaful), pegadaian syariah, MLM syariah (ahad net), koperasi syariah, pasar modal dan obligasi syariah termasuk bisnis hotel syariah. Pada gilirannya, memberi peluang begitu lebar bagi bank syariah untuk melakukan net working, sehingga akan lebih berkembang dan bisa saling menguntungkan. Kelima, berkembangnya lembaga keislaman. Kehadiran partai Islam pasca reformasi, setidaknya berpengaruh terhadap iklim kehidupan nasional. Terutama ketika politisi muslim tampil sebagai pembuat kebijakan (law maker). Diharapkan kebijakannya sesuai syariah dan mendukung penuh pada kemajuan bank syariah. Berdirinya sekolah tinggi ekonomi Islam atau sejumlah perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam, serta maraknya sekolah Islam unggulan merupakan saham berharga untuk mencetak kader-kader ekonom dan bankir Islam.

Tantangan Masa Depan

 samping memanfaatkan peluang, perbankan syariah juga dituntut menghadapi berbagai tantangan, yang semakin kompleks. Seperti yang telah dipaparkan, usia perbankan syariah di Indonesia masih relatif muda, laksana �sosok� remaja yang masih mencari �jati diri�. Tantangan yang dihadapinya pun tidaklah ringan dan mudah. Kalamuddinsjah (2005), Regional Manager BMI Jateng/DIY, mengibaratkan membangun perbankan syariah seperti membangun jaringan transportasi kereta api yang harus dimulai dari membuat rel. Mengapa? Oleh karena menciptakan satu landasan ekonomi syariah, harus dimulai dari nol. Berbeda dengan bank nasional yang telah mapan serta dukungan penuh dari pemerintah.

Pendapat Kalamuddinsjah ini, memberi gambaran, betapa tantangan yang dihadapi bank syariah di Indonesia masih cukup berat. Secara umum, tantangan berat yang harus dipecahkan itu adalah bagaimana menjadikan industri keuangan syariah yang mapan (established), yakni perbankan syariah yang profesional, sehat dan terpercaya. Apabila diklasifikasikan, berbagai tantangan tersebut ada yang berasal dari dalam (internal), dan ada yang datang dari luar (eksternal). Tantangan dari dalam adalah sejumlah tantangan yang harus dipecahkan, berasal dari � diri � bank syariah sendiri.

Sejumlah tantangan itu meliputi: Satu, pengembangan kelembagaan. Sampai saat ini, kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan. Beberapa hal masih perlu dibenahi, terutama dalam manajemen, tugas dan wewenang, peraturan, dan struktur keorganisasian. Hubungan antara bank konvensional dengan unit syariahnya (subsystem) perlu diperjelas, agar sinergis. Dual banking system yang selama ini dijalankan perlu disempunakan, terutama karena belum adanya Deputi Gubernur khusus syariah. Bahkan ke depan perlu dipikirkan adanya BCS (Bank Sentral Syariah).

Dua, sosialisasi dan promosi. Di lapangan, cukup banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh �sosok� bank syariah. Meminjam istilah Adiwarman A. Karim, setidaknya ada 3 kategori nasabah, yakni loyalis syariah, loyalis konvensional dan pasar mengambang (floating market). Potensi pasar mengambang mencapai Rp 720 triliun. Persoalan pada pasar mengambang adalah ada yang sudah tahu tapi belum paham, sudah paham tapi belum percaya, sudah percaya tapi belum sepenuhnya berpartisipasi. Proses sosialisasi perlu dilakukan secara continue. Promosi yang gencar dan menarik dengan memanfaatkan berbagai media, baik media bellow the line (event-event, seminar, brochure, spanduk, umbul-umbul) maupun media above the line (televisi, radio, koran, majalah). Promosi via televisi nampaknya masih jarang. Padahal promosi lewat media ini cukup efektif untuk pembentukan branch image dan branch awareness. Yang perlu digarisbawahi bahwa, sosialisasi dan promosi itu harus mampu membentuk image dan dapat mengubah pilihan pasar mengambang pada bank syariah


Tiga, perluasan jaringan kantor. Indonesia memiliki wilayah yang amat luas. Akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi hingga ke pelosok masih kurang. Rizqullah, praktisi BNI Syariah (Republika, 2005) mengakui, � salah satu kendala pertumbuhan bank syariah adalah masih terbatasnya jaringan.� Tantangan ini barangkali dapat dipecahkan dengan cara mensupport pemerintah mendirikan bank syariah, optimalisasi outlet pada setiap bank konvensional dan bank asing atau menggolkan konversi bank BUMN besar menjadi bank syariah.

Empat, peningkatan SDM. Harus diakui secara jujur, bahwa sumber daya insani perbankan syariah yang profesional, amanah, dan berkualitas belum sepenuhnya tersedia. Insan perbankan yang berkualifikasi syariah handal masih jarang. Nampaknya, sebagian besar SDM terutama level menengah ke atas masih hasil didikan ekonomi konvensional. Padahal, yang dibutuhkan bukan hanya menguasai ekonomi/perbankan modern, tetapi sekaligus paham fiqih (syariah) serta mampu berinovasi dalam menyelesaikan �pernak-penik� persoalan bank syariah yang sistemnya masih baru. Training, workshop, seminar, studi banding, serta berbagai pembinaan lain untuk meningkatkan kompetensi SDM harus mendapat perhatian serius.

Lima, peningkatan modal. Tantangan ini masih dirasakan oleh bank syariah di Indonesia. Ungkapan Ma�ruf Amin (2005) perlu direnungkan, � jika bank-bank syariah berandai melakukan suatu sindikasi dalam mendanai proyek besar, masih belum mampu.� Pernyataan seperti ini sungguh ironis, tetapi itulah kenyataannya. Para stake holder (pemegang saham) bank syariah perlu menambah modalnya, sehingga risk taking capacity-nya meningkat. Besar kecilnya kemampuan pembiayaan bank-bank syariah, amat tergantung pada kemampuan modalnya. Perlu juga nampaknya mendesak pemerintah untuk menempatkan dana besar pada bank syariah.

Enam, peningkatan pelayanan. Perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat dan murah harus menjadi trade mark bank syariah. Ramah dalam melayani, mudah dan cepat dalam proses, serta murah dalam biaya (administrasi). Begitu pula upaya mempermudah akses informasi dan pengambilan uang atau tabungan harus ditingkatkan. Pemanfaatan online internet dan ketersedian fasilitas ATM di berbagai lokasi strategis dan mudah terjangkau, merupakan keniscayaan. Ketujuh, pembinaan dan pengawasan. Dalam operasionalnya di lapangan, bank syariah harus terus dibina dan sekaligus diawasi. Dibina untuk lebih berkembang, diawasi agar tidak timbul penyimpangan. Pengawasan pada bank syariah di daerah, termasuk pada bank konvensional yang membuka syariah perlu dilakukan dengan ketat dan hati-hati. Jangan muncul kesan formalitas identitas syariah, praktek dan sistemnya tidak berbeda dengan konvensional.

Sejumlah tantangan di atas, merupakan kategori tantangan dari dalam (internal). Usaha perbankan merupakan industri yang menjual kepercayaan. Berbagai tantangan internal itu perlu dipecahkan, sehingga masyarakat lebih percaya dan mau berpartisipasi aktif. Selanjutnya ada juga tantangan yang datang dari luar dan tidak kalah penting untuk diselesaikan.
  
Kesatu, belum memadainya kerangka hukum. Tantangan ini bersifat mendesak, karena akan menghambat upaya pengembangan bank syariah. RUU perbankan syariah yang tengah digodok perlu diperjuangkan untuk segera diundangkan. Aturan tentang pasar modal syariah, surat utang negara syariah, obligasi syariah serta aturan lain sangat penting. Intinya, semua aturan yang akan memberikan ruang gerak lebih luas bagi pelaku bisnis syariah.

Kedua, dukungan pemerintah belum penuh. Pemerintah mendukung keberadaan perbankan syariah, tetapi dalam tataran kebijakan (political will) dan keseriusan (good will) belum optimal. Para menteri, gubernur, bupati belum memberi tempat yang layak. Di BI (bank Indonesia) belum ada Deputi Gubernur khusus syariah. Selayaknya, Dewan Syariah Nasional dan bankir syariah melakukan lobi-lobi dan pendekatan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar dukungan konkret dan nyata pada perbankan syariah dapat terealisasikan.

Ketiga, sinisme masyarakat. Tidak terelakkan, masih ada masyarakat yang memandang dengan senyum sinis. Terjadi mis-persepsi, seolah bank syariah itu eklusif (untuk umat Islam), sistem bagi hasil kurang menguntungkan dan susah prosesnya. Bank syariah perlu mempromosikan dirinya secara simpatik dan memikat. Berusaha mengubah mindset mereka dan yang penting mampu menampilkan sosok bank syariah yang profesional, berkualitas dan menguntungkan.

Tantangan dari luar bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Berbagai tantangan diharapkan akan memotivasi setiap insan perbankan syariah untuk terus belajar dan berkarya.

Jumat, 20 Desember 2013

Makalah Makro Berjudul Peternakan

BAB I
PENDAHULUAN


1.  Latar Belakang
 Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakann hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

Peternakan semakin berkembang pada masa neolitikum, yaitu masa ketika manusia mulai tinggal menetap dalam sebuah perkampungan. Pada masa ini pula, domba dan kambing yang semula hanya diambil hasil dagingnya, mulai dimanfaatkan juga hasil susu dan hasil bulunya. Setelah itu manusia juga memelihara sapi dan kerbau untuk diambil hasil kulit dan hasil susunya serta memanfaatkan tenaganya untuk membajak tanah. Manusia juga mengembangkan peternakan kuda, babi, unta, dan lain-lain.
 
Ilmu pengetahuan tentang peternakan, diajarkan di banyak universitas dan perguruan tinggi di seluruh dunia. Para siswa belajar disiplin ilmu seperti ilmu gizi dan budi-daya, atau ilmu reproduksi. Lulusan dari perguruan tinggi ini kemudian aktif sebagai dokter hewan, farmasi ternak, pengadaan ternak dan industri makanan.
Dengan segala keterbatasan peternak, perlu dikembangkan sebuah sistem peternakan yang berwawasan ekologis, ekonomis, dan berkesinambungan sehingga peternakan industri dan peternakan rakyat dapat mewujudkan ketahanan pangan dan mengantasi kemiskinan. Maka sebab itu akan dijelaskan manfaat beternak, hasil beternak, tujuan beternak, dan peternakan dalam konsep ekonomi karena berternak sangat berkaitan dengan perekonomian.
 
2.     rumusan Masalah
  1. apa pengertian peternakan
  2. apa-apa saja macam-macam hewan ternak
  3. apakah ada manfaat dan hasil dari beternak
  4. apa tujuan dari beternak
  5. apakah ada manajemen peternakan
  6. apa konsep peternakan  dalam ekonomi
  7. Bagaimana modal sosial dan pembangunan peternakan yang miskin

BAB II
PEMBAHASAN
PETERNAKAN


1.    Pengertian Peternakan
Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakann hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dll.
 
2.    Macam � macam Hewan Ternak
Adapun jenis-jenis ternak diantaranya sapi, kerbau, sapi perah, domba, kambing, , kelinci, ayam, itik, entok, puyuh, ulat sutera, belut,  katak hijau, dan ternak lebah madu. Masing-masing hewan ternak tersebut dapat diambil manfaat dan hasilnya. Hewan-hewan ternak ini dapat dijadikan pilihan untuk diternakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
 
3.    Manfaat dan Hasil Berternak
Manfaat yang dapat diambil dari usaha beternak kambing selain diambil hasil dagingnya, kambing dapat diambil hasil kulitnya, kotorannya dapat dimaanfaatkan untuk pupuk dan hasil tulangnya juga dimanfaatkan. Bahkan jenis-jenis kambing tertentu dapat dimbil hasil susunya, hasil bulunya untuk bahan kain wol.
Manfaat yang dapat diambil dari usaha beternak lebah afis mellifera yang bibit awalnya didatangkan dari Australia adalah jasanya untuk polinasi (penyerbukan) tanaman, banyak pemilik perkebunan di luar Indonesia yang menyewa koloni lebah dari peternak untuk melakukan penyerbukan tanaman di perkebunannya. Perkebunan yang sering menyewa koloni lebah adalah perkebunan apel. Beternak kelinci juga banyak memiliki manfaat, diantaranya yaitu daging yang dapat diambil untuk menambah gizi keluarga, penambah penghasilan keluarga, kulit kelinci dapat dijual untuk bahan industri, kotoran serta air kencingnya dapat kita jual untuk dijadikan pupuk tanaman serta untuk bahan bakar biogas.
 
4.    Tujuan Berternak
Tujuan peternakan yaitu tujuan komersial sebagai cara memperoleh keuntungan Bila tujuan ini yang ditetapkan maka segala prinsip ekonomi perusahaan, ekonomi mikro dan makro, konsep akuntansi dan manajemen harus diterapkan. Namun apabila peternakan dibuka untuk tujuan pemanfaatan sumber daya, misalnya tanah atau untuk mengisi waktu luang tujuan utama memang bukan merupakan aspek komersial, namun harus tetap mengharapkan modal yang ditanamkan dapat kembali.
 
5.    Manajemen Peternakan
Manajemen pemeliharaan ternak diperkenalkan sebagai upaya untuk dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi pemilik peternakan. Dalam manajemen pemeliharaan ternak dipelajari, antara lain : seleksi bibit, pakan, kandang. Sistem perkanwinan, kesehatan hewan. Tata Laksana Pemeliharaan dan Pemasaran. Pakan yang berkualitas baik atau mengandung gizi yang cukup akan berpengaruh baik terhadap yaitu tumbuh sehat, cepat gemuk, berkembangbiak dengan baik, jumlah ternak yang mati atau sakit akan berkurang, serta jumlah anak yang lahir dan hidup sampai disapih meningkat. Singkatnya, pakan dapat menentukan kualitas ternak.  Selain itu berdasarkan penelitian, hasil dari kualitas pupuk dari ternak potong dengan ternak perah berbeda. Ternak yang diberi makanan bermutu (seperti ternak perah)akan menghasilkan pupuk yang berkualitas baik, sebaliknya ternak yang makanannya kurang baik juga akan menghasilkan pupuk yang kualitasnya rendah. 
 
6.    Peternakan dalam Konsep Ekonomi
Peternakan memiliki peranan yang strategis dalam upaya pemantapan ketahanan pangan hewani, pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan dan dapat memacu pengembangan wilayah.
Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saingan peternakan, input-input strategi yang antara lain adalah lahan, tenaga kerja, modal  dan kewirausahaan harus dapat dikelola secara  efesien dan efektif. Dalam istilah modal (capital), ada 5 jenis modal yang dikenal dalam literatur, yaitu modal alam (natural capital), modal finansial (financial capital), modal fiskal (phisical capital), modal sosial (social capital), dan modal manusia (human capital). Dalam kaitan permodalan semacam ini, peternakan diyakini mampu untuk memberikan keberlanjutan kehidupan bagi para peternak miskin yang tinggal di pedesaan. Peternakan memberikan kontribusi sebagai natural capital (modal alam) dalam penyediaan produk primer (daging, telur, dan susu) sebagai finansial social (uang kas, tabungan, kredit, asuransi, dan bantuan) sebagai social capital (pencipta lapangan pekerjaan) dan sebagai human capital (memberikan kecerdasan, kesehatan, pendapatan yang diperoleh dari peternakan dapat digunakan untuk mendapatkan akses pendidikan dan lebih memberikan partisipasi kepada para wanita untuk mengambil keputusan rumah tangga).
 
7.    Modal Sosial dan Pembangunan Peternakan yang Miskin
Penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan tentu saja sangat kompleks dan saling terkait. Penyebab kemiskinan tersebut antara lain adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia baik motivasi maupun penguasaan manajemen dan teknologi, kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan, parsarana dan sarana yang belum merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sulitnyan mengakses sumber daya permodalan, dan berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan penduduk miskin tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada sehingga potensi dan peluang ekonomi yang ada hanya memanfaatkan oleh kelompok yang kaya dan mampu.
 
Konsep modal sosial dalam dunia peternakan dapat diimplementasikan  melalui pola-pola kemitraan. Dengan adanya perjanjian contract forming (CF) berarti telah dicapai satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain. Kunci kesuksesan pelaksanaan CF dalam peternakan ayam ras misalnya terletak kepada terbinanya rasa saling percaya di antara para pelaku ekonomi yang terlibat dan tidak kalah penting adalah sifat hubungan antara para pelaku harus lebih mengedepankan hubungan persatuan dan bukan hubungan yang saling bersaing satu sama lain. Salah satu penerapan modal sosial yang lain dalam bentuk CF adalah adanya kerjasama antara para peternak sapi dengan investor perorangan/ kelompok/ lembaga dengan pola bagi hasil penggemukan sapi dalam rangka memperoleh nilai tambahan.